Ada sesuatu yang menarik dari penggunaan kata kerajaan dalam judul tulisan ini. seseorang tidak harus mengenakan mahkota atau duduk di singgasana untuk menjadi penguasa. Ketika ia memiliki kendali atas aturan, sumber daya, dan kehidupan orang-orang di sekitarnya, ia dapat menentukan banyak hal, bahkan tanpa pernah menyebut dirinya sebagai raja. Sekarang, bayangkan sebuah pesantren. Di dalamnya ada ribuan santri, aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari, kegiatan ekonomi yang terus berjalan, dan masyarakat yang ikut mendukung perkembangannya. Tentu, pesantren bukan kerajaan. Namun, sebuah pertanyaan layak diajukan, bagaimana jika kekuasaan di dalam suatu lembaga menjadi begitu besar hingga orang-orang di sekitarnya merasa sulit mempertanyakannya? Untuk memahami persoalan itu, mari kita membayangkan seorang santri bernama Fikri.

TUJUH tahun lalu, saya berbincang dengan Ibrahim, sesepuh di Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan. Puluhan naskah kuno berusia ratusan tahun tertata rapi di lemari rumahnya. Tangannya bergetar halus ketika dia memperlihatkan sebuah kitab tentang Isra Mikraj beraksara Arab-Melayu. “Saya tidak bisa membacanya,” ucapnya. Saya heran kenapa dia menyimpan dan merawat tulisan-tulisan tua itu sementara tak satu pun dia mampu membacanya. Dia pun menjawab, “Saya hanya menjalankan wasiat orangtua.” Katanya, dulu, buku itu selalu menemani ayahnya berceramah, modal utama seorang pemuka membekali masyarakatnya dengan nilai-nilai agama.

Awal tahun 2026 ini, masih adakah optimisme bahwa kapal kita menuju peradaban yang lebih baik? Sebagai jamaah NU yang saat ini belajar dan bekerja di Jerman, saya sering memandang Indonesia dari jarak yang memberi ruang untuk kontemplasi. Berada di luar Indonesia ternyata memungkinkan melihat negeri ini dari sudut pandang berbeda, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memberikan refleksi bersama: sebuah negeri kaya potensi, salah satu dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, namun seringnya masih kesulitan memahami dan menerapkan nilai agama sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan inklusif.

Pertanyaan “mengapa kita perlu beragama?” merupakan pertanyaan mendasar yang mungkin terasa kurang relevan di negara dengan tradisi keberagaman dan keberagamaan seperti Indonesia, namun justru selalu menjadi topik hangat di banyak negara Eropa. Di tengah kehidupan modern yang kian perlahan mengalami kemerosotan nilai-nilai moral dan etika (demoralisasi), dimana manusia zaman ini sering kali tersibukkan oleh hal-hal yang tidak penting dan kurang membawa manfaat dalam kehidupan nya, membuat nilai agama saat ini semakin tereduksi dan kian jauh dari substansi ajaran asalnya.

Keberadaan Muslim di Jerman merupakan satu obyek yang sangat menarik untuk dikaji. Pertama, negara ini merupakan tempat lahirnya gugusan gagasan, filsuf, pemikir, seniman, sehingga tak salah kalau ia disebut sebagai Land der Idee. Hasil karya ilmu pengetahuan dan teknologi Jerman memberi kontribusi besar pada peradaban dunia dan menjadikannya negara dengan ekonomi terbesar di Uni Eropa.